oleh

Anggaran Rp158 Miliar tapi Sapi Kurus Diurus Disnak Aceh, KMPAN Sebut Aneh dan Minta Pemerintah Aceh Hibahkan ke Warga

-Hukum, Nanggroe-4.296 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Heboh kasus sapi kurus milik Pemerintah Aceh yang diurus Dinas Peternakan (Disnak) Aceh melalui di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar, memantik reaksi Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN).

Selain mempertanyakan kinerja dinas yang dipimpin drh Rahmandi MSi itu, organisasi kepemudaan ini juga menilai alokasi anggaran ratusan miliar untuk program sapi di Saree sebagai sesuatu yang tak masuk logika.

Kepala Departemen Ekonomi dan Pembangunan KMPAN Fakhrurrazi, dalam keterangan tertulisnya Jumat (5/6/2020), mengatakan alokasi anggaran Rp158 Miliar untuk 400 ekor sapi sebagai sesuatu yang berlebihan dan tidak rasional.

Dia mengaku aneh jika anggaran sebesar itu tetapi kondisi sapi justru dalam kondisi kurus seperti tak terawat. Padahal jika dibagi maka anggaran setiap sapi berjumlah Rp395 juta per ekor.

“Lantas untuk apa kita menghabiskan anggaran yang begitu fantastis hanya untuk seekor sapi. Padahal jika kita beli langsung, dengan anggaran lebih kurang 20 juta sudah bisa mendapatkan kualitas yang memuaskan. Anggaran 395 juta untuk seekor sapi justru memberikan kesan leubeh meuhai taloe ngon leumo (lebih mahal tali ketimbang lembu),” tegas Fahrurrazi.

Sebelumnya disebutkan Fakhrurrazi, terbongkarnya kasus sapi kurus milik Pemerintah Aceh di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar menunjukkan kepada publik bahwa binatang ternak milik Pemerintah Aceh tersebut tidak terurus dengan baik.

Karena itu, KMPAN meminta Pemerintah Aceh untuk menghibahkan sapi tersebut kepada masyarakat.

“Jikapun sapi di Saree tersebut diperuntukkan sebagai ternak indukan, pertanyaannya sudah berapa sapi yang berhasil diperindukkan? Bukankah yang selama ini terjadi di lapangan justru lebih banyak sapi yang mati kelaparan? Membiarkan binatang ternak tersiksa mati kelaparan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan,” tandas Kepala Departemen Ekonomi dan Pembangunan KMPAN. (*)

LIHAT VIDEONYA:

Komentar

Indeks Berita