Editorial

Amonia Bocor, Tentu Ada Prosedur yang Dilanggar

Bocornya gas amonia dari mesin produksi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), di Kecamatan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara kembali terjadi pada Kamis (15/11/2018) pukul 17.45 WIB.

FOTO | ILUSTRASI

BOCORNYA gas amonia dari mesin produksi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), di Kecamatan Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara kembali terjadi pada Kamis (15/11/2018) pukul 17.45 WIB.

Dampaknya, 40 orang dan 8 orang diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Kasus kebocoran gas beracun milik perusahaan pupuk itu bukan kali pertama.

Efeknya pun sangat beresiko. Apalagi lokasi pabrik berada di kawasan pemukiman padat penduduk.

Edi Swandi, salah satu pihak keluarga korban yang terkena efek bocornya gas amonia ini mengatakan, warga yangterkena amonia mencakup warga di sekitar pinggir jalan PT. PIM di Dusun 2 Jalan Rel Kereta Api dan sekitarnya.

Reaksi cukup keras disampaikan Fakhrurrazi selaku Koordinator Pemuda Mahasiswa Masyarakat Peduli Lingkungan (PM2PL).

BACA: Gas Amonia PT PIM Bocor, Koordinator PM2PL: Ini Pembunuhan tidak Langsung

“Ini bukan kejadian pertama kali, ini adalah kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,” katanya kepada wartawan.

Sorotan juga datang dari Anggota DPRA, Dedi Safrizal yang merupakan anggota Komisi II membawahi bidang Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan Hidup dan Ekonomi.

Ia bertekad melaporkan kasus ini ke pimpinan dewan dan kolega di Komisi II.

Menurut politisi PNA ini, kasus kebocoran amonia itu merupakan kejahatan korporasi.

“Bisa saja pembentukan pansus atau rekomendasi dari DPRA,” kat Dedi.

Kondisi itu akhirnya memaksa PT PIM memberikan klarifikasi atas kasus ini.

BACA: Anggota DPRA Sebut Kebocoran Gas Amonia PT PIM Kejahatan Korporasi

Melalui rilis yang disampaikan kepada sejumlah media, Humas PT PIM, Zulfan Efendi mengatakan, saat kejadian kondisi pabrik dalam keadaan tidak beroperasi karena sedang dilakukan perbaikan tahunan.

Salah satu bentuk pemeriksaan kondisi peralatan tersebut adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap tanki amonia.

Sebelum pemeriksaan dilakuan maka  harus dilakukan pengosongan tanki.

Terhadap sisa amonia yang berada di dalam tanki dilakukan pengenceran dengan air sebelum dialirkan ke kolam penampungan limbah untuk dilakukan penetralisir.

Proses netralisir yang dilakukan di kolam penampungan limbah dilakukan dengan cara sirkulasi.

“Proses sirkulasi tersebut terdapat bau ammonia yang terbawa oleh angin dan tercium sesaat oleh masyarakat yang bermukim perbatasan dengan pagar pabrik PIM,” kata Zulfan Efendi .

Meski hasil analisa petugas LH PIM, yang menyebut saat itu kadar ammonia di bawah ambang batas, namun faktanya korban bertumbangan karena sempat menghirup bau racun amonia.

BACA: Amonia PT PIM Bocor, 40 Warga Tambon Baroh Terhirup, 8 Dilarikan ke Rumah Sakit

Kasus serupa juga pernah terjadi pada Jumat siang, 25 Maret 2015. Saat itu, sebanyak 150 warga sekitar pabrik haru dilarikan ke rumah sakit.

Melihat fenomena kesalahan yang berulang. PT PIM harus mengevaluasi sistem, petugas, dan manajemen dalam pengelolaan tanki amonia terbut.

Saat proses sirkulasi untuk pengosongan tanki amonia ini dilakukan, PT PIM seharusnya dapat menghindari human eror atau ada prosedur yang dilanggar.

Karena dampaknya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Perusahaan memang bertanggung jawab terhadap para korban. Tapi, itu belum tuntas. Karena tanggung jawab perusahaan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tanggung jawab hukum itu lebih penting, dari sekadar santunan kepada korban. Karena kesalahan yang berulang tentu ada prosedur yang dilanggar. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top