Aliansi Mahasiswa Pidie Sebut Rancangan Qanun tentang Poligami Tidak Melalui Proses yang Benar

0
1
FOTO | IST

ACEHSATU.COM | SIGLI – Rancangan qanun berkenaan dengan hukum keluarga, terutama tentang poligami menimbulkan polemik yang semakin hari semakin deras. Aliansi Mahasiswa Pidie Seluruh Nusantara menyebutkan rancangan ini tanopa melalui proses yang benar.

“Proses yang kami maksud yaitu, harus melalui kajian yang kompherensif dan melibatkan beragam unsur dan kelompok,” ujarnya Badruddin, Tokoh Aliansi Mahasiswa Pidie kepada ACEHSATU.com, Selasa (09/07/2019).

BACA: INI Alasan Pemprov-DPR Aceh Atur Poligami dalam Qanun

Tokoh Aliansi Mahasiswa Pidie ini menduga, bahwa dalam menyusun draft ini tanpa melalui menggunakan pendekatan lintas prespektif yaitu melibatkan kelompok perempuan. Apabila Rancangan qanun ini disahkan maka tentunya menjadi hukum positif dan seluruh masyarakat Aceh harus taat dan tunduk.

Simak video: Bangkai Gajah Mati Kembali Ditemukan di Aceh, Ini Penyebabnya!

Disamping itu juga, kebolehan poligami tersebut menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Kehadiran qanun ini tentunya dapat menabrak regulasi lainnya seperti PP nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan penceraian bagi pengawai negeri Sipil, pasal 4 ayat: PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat” artinya disini dapat kita pahami bahwa PNS Wanita tidak dibenarkan menjadi istri kedua/ketiga dan keempat.

“Kemudian, Bab VIII, pasal 46 ayat dua “syarat utama beristeri lebih dari 1 harus mempunyai kemampuan baik lahir dan batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya” bunyi pasal tersebut sangat ambigu, apa ukuran yang digunakan seorang bisa berlaku adil secara lahir dan batin? Setahu saya, tidak ada satupun ukuran untuk mengukuran orang bisa berlaku adil, kendati pun mengunakan teknologi yang super canggih,” katanya.

BACA: Ingin Berpoligami? ke Aceh Saja

Ia membayangkan, kedepan akan adanya peningakatan kasus pencerian dan penurunan kesejahteraan dalam berkelurga. DPRA sebagai representatif rakyat harus objektif dalam merumuskan regulasi. Setiap regulasi harus berorientasi kepada rakyat bukan malah terjebak kepada politc interest tertentu.

“Poligami sangat tidak urgent untuk dimasukan kedalam hukum positif, berapa persen masyarakat Aceh melakukan kawin siri, bisa ditunjukkan data tersebut, jangan membangun opini yang tidak benar, kami berharap DPRA fokus kepada proses rekonsiliasi di Aceh dengan melahirkan regulasi yang mempercepat proses rekonsiliasi bukan malah menimnulkan polemik yang besar seperti sekarang,” tutup Badruddin.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here