ACEHSATU.COM | KUALA LUMPUR — Perang dagang global dan meningkatnya proteksionisme telah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik.

Demikian menurut laporan baru dari Pacific Economic Cooperation Council (PECC) yang diterima Redaksi ACEHSATU.com, Sabtu (14/12/2019).

Laporan State of Region tahunan ke-14 untuk tahun 2019-2020 oleh PECC dikeluarkan hari ini di Kuala Lumpur, Malaysia, yang juga akan menjadi tuan rumah Pertemuan Pemimpin Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2020.

Laporan ini memuat hasil dari survei atas 627 ahli kebijakan regional tentang pembangunan dan tantangan utama yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik.

Menurut survei itu, lima risiko utama bagi pertumbuhan regional dalam dua hingga tiga tahun ke depan adalah: meningkatnya proteksionisme dan perang dagang, melambatnya pertumbuhan perdagangan dunia, melambatnya perekonomian Tiongkok dan Amerika Serikat, serta tidak adanya kepemimpinan politik.

Laporan ini menunjukkan suasana hati di seluruh Asia Pasifik telah memburuk sejak tahun lalu dengan ekspektasi pertumbuhan global menjadi negatif.

Pertumbuhan ekonomi regional diperkirakan melambat dari 3,8% pada 2018 menjadi 3,3% tahun ini.

Yang menjadi kekhawatiran lebih besar adalah perlambatan tajam di sektor eksternal dengan pertumbuhan ekspor melambat dari 4% pada 2018 menjadi hanya 0,9% tahun ini.

Sementara pemerintah bertindak untuk mengatasi perlambatan melalui upaya stimulus dan terutama pemangkasan suku bunga, tindakan-tindakan lain juga diperlukan.

Akan tetapi, tetap ada sejumlah hal positif, dengan komunitas kebijakan regional merasa optimis tentang prospek pertumbuhan di Asia Tenggara dalam setahun ke depan.

Eduardo Pedrosa, Sekretaris Jenderal PECC, mengatakan “empat puluh dua persen responden dalam survei kami optimis dengan Asia Tenggara. Kami meyakini hal ini karena ada momentum kuat menuju integrasi di kawasan tersebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, banyak di antaranya berada dalam titik nyaman demografi (demographic sweet spot), dan ada ekspektasi akan diversi perdagangan.”

Daftar risiko masih tetap sama seperti tahun 2018, dengan pengecualian perlambatan ekonomi AS masuk dalam daftar lima risiko teratas.

Perekonomian AS telah mengalami ekspansi ekonomi terpanjang menyalip booming yang berlangsung dari tahun 1991 hingga 2001 yang berakhir dengan pecahnya gelembung dotcom.

Laporan ini berspekulasi bahwa kemungkinan masih akan ada yang terjadi dalam bentuk peningkatan proteksionisme dan perang dagang, dan perlambatan lebih lanjut dalam pertumbuhan perdagangan dunia – dua risiko teratas dalam survei tahun ini.

Namun, survei ini mencatat bahwa pemerintah mengambil upaya untuk mencegah perlambatan melalui upaya stimulus yang signifikan dan menyarankan agar hal ini dilengkapi dengan reformasi ekonomi yang signifikan.

Konflik-konflik ini muncul pada saat-saat ini kritis bagi perekonomian dunia.

Setelah pemulihan lambat bertahun-tahun dari Krisis Keuangan Global 2008, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terbebani oleh risiko dan ketidakpastian kebijakan yang belum terjadi ada sebelumnya.

Sistem perdagangan berbasis aturan multilateral juga semakin terdegradasi secara fundamental.

Isu-isu yang sama pentingnya mengenai inklusivitas, keberlanjutan lingkungan, dan awal revolusi digital dan teknologi muncul ke permukaan.

Konteks ini memberikan tantangan dan kesempatan unik bagi Malaysia sebagai ketua APEC tahun 2020.

Pada tahun 1994, para pemimpin APEC menetapkan target 2020 bagi kawasan ini untuk mencapai perdagangan bebas dan terbuka di Asia Pasifik, tahun depan APEC harus mengkaji perkembangan yang telah dicapai sekaligus menetapkan visi baru untuk mendorong pekerjaan organisasi ini.

“APEC didirikan atas dasar bahwa kerja sama untuk saling memberi manfaat sangat penting guna menopang dinamisme dan kemajuan ekonomi kawasan ini,” demikian kata Dato Steven Wong, kontributor laporan.

Visi PECC untuk APEC adalah bekerja menuju “Komunitas Asia Pasifik yang saling terhubung secara terbuka, dan ekonomi-ekonomi yang inovatif bekerja sama untuk memberikan kesempatan, kemakmuran, dan masa depan berkelanjutan bagi semua rakyatnya”.

Namun saat ini, hubungan di antara ekonomi-ekonomi utama ditandai oleh kecurigaan dan permusuhan yang belum pernah terlihat dalam lebih dari separuh abad.

Pedrosa melanjutkan “Saat ini ada pandangan konsisten bahwa baik negara industri maupun negara berkembang anggota APEC belum memenuhi Bogor Goals, yang mungkin merupakan gejala dari realitas konflik perdagangan saat ini di kawasan ini.

Meski terdapat persepsi ini, hampir 70% responden survei kami mengatakan bahwa APEC sama pentingnya dengan ketika forum ini didirikan.

Hal ini menunjukkan arti penting berkelanjutan, bahkan meningkat, dari proses dialog tidak mengikat informal APEC – proses ini memungkinkan pertukaran pandangan yang tulus tentang berbagai isu sulit.”

Responden dalam laporan tahun ini lebih jauh menguraikan bidang-bidang fokus berikut sebagai bidang terpenting guna mencapai Visi Pasca-2020:

  • Dialog kuat dan kerja sama efektif di antara ekonomi anggota.
  • Dukungan APEC yang kuat untuk sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.
  • Kemitraan perdagangan, investasi, dan ekonomi berkualitas tinggi di antara anggota.
  • Reformasi struktural yang mendorong pertumbuhan.
  • Inisiatif kebijakan jangka panjang yang memajukan keberlanjutan lingkungan.

Laporan PECC menguraikan pandangan pemangku kepentingan tentang serangkaian isu yang dihadapi para pejabat sepanjang tahun depan terkait dengan visi pasca-2020 untuk APEC.

Sebagai contoh, responden diminta memberikan pandangan tentang 14 inisiatif kebijakan berbeda untuk memajukan pertumbuhan yang berorientasi masyarakat.

“Yang menarik, pendidikan, terutama peningkatan keahlian, menjadi isu yang paling mendesak, dengan 86% responden menilai strategi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja sebagai prioritas utama,” ungkap Pedrosa.

Laporan ini mencakup indeks inovatif PECC tentang konektivitas di kawasan ini.

“Integrasi ekonomi regional bukanlah tujuan itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah kualitas hidup dan kesempatan yang lebih baik. Perdagangan yang lebih bebas adalah bagian dari itu, tetapi kita membutuhkan konektivitas – infrastruktur, pelabuhan, kepabeanan, pertukaran pendidikan, dan sebagainya untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan – untuk menjadikan perdagangan inklusif,” jelas Pedrosa.

Laporan ini mengungkap bahwa kawasan Asia Pasifik paling terhubung melalui infrastruktur fisik – transportasi, teknologi, energi, dengan 63,3 poin, tetapi perlu meningkatkan konektivitas orang-ke- orang dengan perjalanan bisnis, pariwisata, mobilitas tenaga kerja, migrasi, dan lainnya dengan 36,1 poin.

Di kawasan ini, konektivitas fisik meliputi 41% dari keterhubungan diikuti dengan lembaga 35%, dan orang-ke-orang 24%.

Meskipun ada sejumlah perbedaan berdasarkan ekonomi, polanya relatif sama di seluruh ekonomi di kawasan ini, terlepas dari tingkat pembangunannya.

Pedrosa mengatakan, “Isu seputar konektivitas bukan hanya isu bagi ahli ekonomi dan ahli statistik, tetapi juga sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menambah akses ke kesempatan. Perdagangan bebas dan terbuka diperlukan, tetapi tidak memadai. Indeks ini menunjukkan bahwa kawasan ini perlu melakukan lebih banyak perkembangan di bidang-bidang seperti infrastruktur, transportasi, fasilitasi perdagangan, mobilitas pendidikan, dan pertukaran tenaga kerja.

Duta Besar Su Ge, salah satu ketua PECC, mengatakan: “Sebagai salah satu organisasi pemerintah internasional paling penting di kawasan ini, APEC telah membuat pencapaian hebat dalam mempromosikan liberalisasi dan fasilitasi investasi dan perdagangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik.

Sebagai salah satu dari tiga pengamat resmi APEC, PECC telah menyatukan kalangan bisnis dan industri, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memajukan kerja sama ekonomi dan gagasan sebuah Komunitas Pasifik dan untuk berupaya mewujudkannya. Sementara itu, PECC juga telah mengadakan studi prospektif tentang isu-isu penting kawasan dan memberikan dukungan intelektual kuat kepada APEC.

Dia melanjutkan, “Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat ketidakpastian di ranah tata kelola ekonomi global, termasuk proteksionisme dan risiko fragmentasi dari integrasi ekonomi regional.

Tahun depan, APEC akan mencapai tonggak pencapaian 2020 yang merupakan tenggat untuk Bogor Goals berupa perdagangan dan investasi bebas dan terbuka di Asia Pasifik. Oleh sebab itu, untuk SOTR tahun kami, kami memilih untuk berfokus pada masa depan APEC. (*)