Akhirnya Merah Putih dan Bulan Bintang Berkibar Berdampingan

Sambut Hari Damai Aceh ke-15 DPP PA kibarkan bendera Aceh Bulan Bintang
ILUSTRASI- Merah Putih dan Bulan Bintang berkibar.

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Bendera bulan bintang yang selama ini masih menjadi polemik akhirnya dapat berkibar berdampingan dengan Bendera Merah Putih. Pengibaran itu dilakukan di halaman Kantor DPA Partai Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2020).

Pengibaran bendera Aceh yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh ke-15 yang jatuh pada hari ini, 15 Agustus 2020.

Sejumlah personil kepolisian tampak berjaga-jaga di depan kantor partai lokal Aceh tersebut.

Pengibaran bendara bulan bintang dilakukan oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh di Kantor DPA Partai Aceh di Banda Aceh, berdampingan dengan bendera merah putih dan bendera Partai Aceh.

Posisi bendera bulan bintang dikibarkan lebih rendah dari bendera merah putih merah putih. Namun, bendera bulan bintang sejajar bendara Partai Aceh.

Setelah sempat berkibar hampir selama sekitar dua jam di tiang bendera depan Kantor DPA Partai Aceh, akhirnya bendera bulan bintang diturunkan setelah polisi sempat berkomunikasi dengan politisi Partai Aceh.

Juru Bicara Partai Aceh Muhammad Saleh, mengatakan pengibaran bulan bintang dalam rangkaian memperingati 15 tahun perdamaian Aceh.

“Sejak perdamaian Aceh berlangsung hingga 15 tahun, baru kali ini bendera bulan bintang dikibarkan di Kantor Partai Aceh. Untuk ke depan, kami lihat nanti apakah dikibarkan atau tidak,” kata Muhammad Saleh kepada wartawan, Sabtu.

Sah menurut hukum

Menurut Saleh, pihaknya mengibarkan bendera bulan bintang berdasarkan qanun atau peraturan daerah yang sudah diundang dalam lembaran daerah.

Qanun tersebut, kata dia, merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang dihasilkan atas kesepakatan damai RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 silam.

Kendati sempat menjadi polemik karena bendera bulan bintang yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dinilai mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa konflik, namun qanun tersebut hingga kini masih tetap berlaku.

Qanun itu sendiri pada Agustus 2019 lalu juga sempat diisukan telah dicabut Kementerian Dalam Negeri. Namun isu tersebut tidak terbukti kebenarannya.

Sehingga, Qanun Bendera dan Lambang Aceh dinyatakan sah dan tetap berlaku.

“Artinya, pengibaran bendera bulan bintang yang dilakukan pihaknya adalah tindakal legal dan tidak menyalahi peraturan mana pun,” tandas Muhammad Saleh. (*)