Akhiri Polemik Proyek Multiyears, Ini Tawaran Tiyong

Akhiri Polemik Proyek Multiyears, Ini Tawaran Tiyong

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Polemik proyek multiyears Pemerintah Aceh dalam penganggaran tahun jamak tahun anggaran 2020–2022 terus bergulir.

Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), Samsul Bahri Bin Amiren menawarkan jalan tengah.

Ia mengatakan, mengingat kondisi keuangan Aceh yang mengalami penurunan PAA dan pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat akibat dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Kami menawarkan agar Pemerintah Aceh cukup membangun lima atau enam ruas jalan sesuai urutan prioritas dengan sistem penganggaran tahun jamak,” kata Tiyong, pada Rabu (22/7/2020).

Sementara itu, sisanya dibangun dengan skema anggaran tahun tunggal sesuai dengan kondisi anggaran tahun berjalan.

Menurut Tiyong, sapaan akrab Samsul Bahri, jika dipaksakan pembangunan 15 paket multiyears ini tetap dilaksanakan seluruhnya secara bersamaan, kita khawatir akan mengorbankan program prioritas lainnya, seperti JKA, pembangunan rumah layak huni dan sebagainya.

“Mengingat pendapatan Aceh, baik PAA maupun dana transfer akan berkurang drastis pada tahun 2021,” kata Tiyong.

Tiyong juga menawarkan, sejumlah anggaran dari pembatalan sebagian paket multiyears proyek jalan tersebut agar dialihkan untuk menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Regional di Takengon, Meulaboh, Langsa dan Tapak Tuan.

“RS Regional ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat didaerah, terutama diwilayah Tengah dan Barsela. Selama beberapa tahun ini anggaran untuk RS Regional tersebut sangat minim, sehingga pembangunannya berjalan lamban,” saran Tiyong.

Menurut Tiyong, kami akan memberi dukungan sepenuhnya, jika keempat Rumah Sakit Regional ini dituntaskan pembangunannya melalui skema anggaran tahun jamak pada APBA 2021 dan 2022.

“Semoga ini bisa menjadi win-win solution untuk segera mengakhiri polemik proyek multiyear di Pemerintah Aceh,” harap Tiyong.

Tiyong juga berharap, agar eksekutif sepakat proyek multiyears tersebut untuk ditunda pelaksanaannya sambil melakukan evaluasi.

Kata Tiyong, setelah paripurna dilaksanakan DPR Aceh, pihaknya berharap agar Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera duduk bersama untuk merumuskan beberapa kebijakan anggaran yang terkait erat dengan hajat hidup seluruh rakyat Aceh.

“Seperti anggaran refokusing, kelanjutan pembangunan 12 ruas jalan, Rumah Sakit Regional dan lainnya. Mengingat dalam waktu dekat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus segera membahas APBA 2021 dan APBA-P 2020,” sebut Tiyong yang juga anggota DPR Aceh itu.

Menurut Ketua Umum DPP PNA itu, Rapat Paripurna yang digelar DPR Aceh itu salah satu agendanya adalah pembatalan MoU persetujuan 12 paket proyek multiyear antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh.

“Proyek multiyears ini sudah menuai kritik sejak akhir tahun lalu pasca pengesahan APBA 2020. Pengusulan proyek multiyears ini dianggap tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan APBA. Oleh karena itu, kami menawarkan jalan tengah untuk menyelesaikan polemik ini,” jelas Tiyong.

Menurut Tiyong, pada prinsipnya kita semua sepakat seluruh infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan membuka keterisolasian wilayah harus dibangun oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.

“Namun mekanisme pengusulan anggaran untuk membiayai pembangunan proyek tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga harus mempertimbang aspek prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, apalagi jika anggarannya mencapai trilyunan,” jelas Tiyong.

Tiyong juga menambahkan, pihaknya di DPR Aceh sebenarnya tidak mempermasalahkan soal rencana pembangunan 14 ruas jalan dan 1 bendungan tersebut.

“Karena ada fakta, bahwa proses masuknya anggaran proyek multiyears tersebut tidak sesuai dengan prosedur penganggaran, kita ingin meluruskan dan memperbaiki agar sesuai peraturan perundang-undangan,” sebut Tiyong, anggota DPR Aceh periode ketiga itu.

Menurut Tiyong, rencana pembatalan MoU persetujuan proyek multiyears melalui sidang paripurna DPR Aceh, jangan dilihat sebagai ketidak berpihakan DPR Aceh pada pembangunan.

“Pada prinsipnya yang dilakukan oleh DPR Aceh justru untuk menyelamatkan Plt. Gubernur dan pejabat SKPA terkait dari permasalahan hukum yang bisa timbul dikemudian hari,” ungkap Tiyong. (*)

LIHAT JUGA: