Akademisi Nilai Mawardi Ali-Waled Husaini Gagal Menuntaskan Janji-janji Politik Untuk Bangun Aceh Besar

Malah ini menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, menandakan buruknya tata kelola pemerintahan, tidak mampu mengelola aset dengan baik
Akademisi catat kegagalan Mawardi Ali-Waled Husaini bangun Aceh Besar
Akademisi Unaya Usman Lamreung

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Akademisi Nilai Mawardi Ali-Waled Husaini Gagal menuntaskan janji-janji politik bangun Aceh Besar.

Sejumlah kegagalan pasangan Mawardi Ali dan Husaini A Wahab selama lima tahun menjabat Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar di catat oleh Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Usman Lamreung.

“Masa jabatan mereka tinggal beberapa hari lagi, pasangan Mawardi Ali dan Husaini A Wahab belum menuntaskan janji-janji politik yang sudah dijabarkan dalam rencana program jangka menengah,” kata Usman Lamreung dalam keterangannya di Aceh Besar, Jumat. 

Usman mengatakan kepemimpinan Mawardi Ali dan Waled Husaini banyak program yang dicanangkan masih terabaikan.

Di antaranya reformasi birokrasi dengan tujuan menata kembali pemerintahan yang baik. 

Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sepertinya masih sangat jauh dari harapan.

Rotasi dan mutasi jabatan dilakukan selama ini tidak proporsional, profesional, dan transparan. 

“Sumber daya manusia yang cakap, mumpuni, dan berpengalaman cukup banyak di Aceh Besar, namun sayang Bupati dan Wakil Bupati dalam merotasi dan mutasi pejabat lebih kepada kepentingan politis.

Baca Juga: Ombudsman Sidak Kantor DPMPTSP Aceh Besar dan Temukan Gedung Mal Pelayanan Publik Terbengkalai

Pejabat asal bapak senang yang banyak diangkat. Contoh beberapa kepala OPD termasuk kepala Bappeda,” ujarnya.

Usman menuturkan bagaimana memberikan pelayanan publik maksimal pada masyarakat, bila penempatan para pejabat di lingkungan pemerintah Aceh Besar sarat kepentingan.

Lebih parah lagi hasil laporan audit BPK sesuai dengan pemberitaan di media, ada temuan dalam pengelolaan anggaran, seperti kesalahan administrasi, pelaksanaan tender dan malah ada dugaan indikasi kerugian negara. 

“Malah sampai terjadi krisis keuangan, ini tandanya akibat gagal melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang buruk,” katanya.

Usman mengatakan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar juga gagal merealisasikan penggunaan gedung Mal Pelayanan Publik di Lambaro, sampai saat ini masih terbengkalai dan belum fungsional. 

Malah ini menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, menandakan buruknya tata kelola pemerintahan, tidak mampu mengelola aset dengan baik.

Kemudian, Puskesmas Pulo Aceh yang dibangun pada 2020, tidak selesai serta pembangunannya tidak bisa dilanjutkan

Karena tidak ada anggaran dan menjadi bangunan terbengkalai, sehingga menghambat pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, juga gagal mengelola potensi sumber daya alam daerah seperti sektor pariwisata. Padahal pariwisata Aceh Besar sangat menjanjikan namun tidak serius dikelola.

Kemudian, potensi pendapatan daerah dari pajak tanah, galian C, parkir, dan lainnya, tetapi tidak digarap secara optimal.

Pelaksanaan syariat Islam, di awal pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini ada terobosan sporadis, seperti wajib jilbab di bandara dan pramugari menjadi sorotan publik, termasuk razia Wakil Bupati saat shalat jumat. 

“Popularitas keduanya sempat naik di awal kepemimpinan. Namun kebijakan tersebut tidak ada evaluasi dan tindak lanjutnya.

Malah semakin meredup hingga akan berakhirnya tugas mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.

Usman melihat implementasi dan realisasi pelaksanaan syariat Islam masih saja bersifat seremonial, hanya membangun popularitas.

Realitas di lapangan, banyak pelanggaran, belum terintegrasi dengan semua lintas sektor, minimnya anggaran dan kebijakan hanya sporadis semata.

Masalah kerusakan jalan seperti Cot Irie-Limpok, kata Usman, hingga saat ini masih belum direalisasikan.

Padahal kalau ada niat, Pemkab Aceh Besar bisa saja mendorong Pemerintah Aceh segera memperbaikinya.

Tak hanya itu, Usman juga menyampaikan mengenai upaya meramaikan Kota Jantho dengan tiga program, yaitu pendidikan, olahraga dan pariwisata, sepertinya tidak berjalan dengan baik.

Biarpun ada terobosan yang dilakukan dengan mendirikan tempat wisata Jantho Panorama Part (JPP).

Namun sayang ada dugaan masalah dalam realisasi seperti normalisasi sungai di kawasan berdekatan dengan JPP untuk kepentingan wisata tersebut. 

Menjadikan kota pendidikan dan pusat olahraga masih jauh dari harapan, apalagi IPDN gagal berdiri di Kota Jantho, ditambah lagi prasarana dan sarana olahraga terbengkalai karena tidak ada kegiatan besar yang digelar.

“Selain kegagalan, ada juga kesuksesan, di antaranya juara umum MTQ Provinsi Aceh di Bener Meriah, merealisasikan kapal ambulan untuk masyarakat Pulo Aceh dan program Pro Abes,” demikian Usman Lamreung.