oleh

AJUKAN DEBAT PUBLIK: GEMPA Anggap Terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Cacat Hukum

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA) kembali menyuarakan polemik tentang terpilihnya Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe adalah cacat hukum, mereka pun menantang DPRA untuk gelar diskusi publik untuk kaji problematika pemilihan tersebut, Jumat (1/2/2019).

Setelah melakukan aksi demo serentak di Simpang Lima dan di depan halaman gedung DPR Aceh pada tanggal 28 Januari 2019. Gempa nyaris tidak mendapat respon apa pun dari pihak DPR Aceh.

Padahal sebelum GEMPA melakukan aksi telah mengirimkan surat berupa nota keberatan dan mendesak DPR Aceh untuk melakukan sidang paripurna dan mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe (WN).

Hal itu karena mereka menilai terpilihnya Malik Mahmud sebagai WN tidak sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Husnul, Koordinator GEMPA yang hadir pada acara talkshow di Metro TV Aceh terkait wawancara atas respon media televisi nasional tersebut terkait demo cabut mandat Malik Mahmud merasa kecewa dengan pihak DPR Aceh.

Anggapan bahwa DPR Aceh tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai controling terhadap Lembaga Wali Nanggroe menjadi pernyataan yang menyiratkan kekecewaan pemuda Aceh tersebut.

Siaran langsung talkshow tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPR Aceh Kautsar Muhammad Yus yang berlansung di studio Metro tv aceh pada tanggal 29 Januari 2019.

“Saya berfikir bahwa Masyarakat Aceh harus mengetahui konspirasi hukum yang dipermainkan oleh elit politik Aceh, dan meminta kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyuarakan keadilan sampai tegaknya supremasi hukum di Aceh,

saya merasa kurang puas dengan pertemuan di studio Metro Tv karena waktu terlalu singkat serta jawaban yang diberikan oleh pihak DPR Aceh sangat tidak subtansial Tapi setidaknya publik akan menilai terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe cacat secara Hukum dan cacat secara Moral,” sebut Husnul.

Selain itu GEMPA juga menantang DPR Aceh untuk debat ilmiah terbuka yang melibatkan politisi, akademisi, dan pakar hukum agar publik mengetahui terpilihnya Malik Mahmud cacat secara Hukum.

Mereka berharap lewat diskusi publik yang minta digelar tersebut. pihak DPR Aceh harus benar-benar serius menyelesaikan persoalan ini, jika DPR Aceh tidak serius menangani persoalan ini maka di khawatirkan akan terjadi konflik horizontal di antara Masyarakat Aceh. Sebut Husnul melalui rilis yang diterima ACEHSATU.com. (*)

Sumber foto: Dok. GEMPA

Komentar

Indeks Berita