oleh

Ada Apa dengan Keberadaan Mukim di Aceh?

-Indeks-91 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Dari awal terbitnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh, telah terlihat adanya kelemahan isi qanun tersebut, Selasa (11/9/2018).

Masalahnya, Qanun ini hanya mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian imum mukim, tidak mengatur soal peran, fungsi dan kewenangan mukim di Aceh.

Soal peran, fungsi dan peran mukim ini diserahkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk mengaturnya dengan qanun sendiri. Hal ini didasarkan pada UUPA pasal 114 tentang Mukim dan Gampong di Aceh.

Ternyata, kelemahan Qanun No 3 tahun 2009 ini menjadi sorotan keras dalam forum pertemuan mukim se-Aceh yang berlangsung di Hotel Grend Nanggroe, Banda Aceh.

Saat sesi penyampaian makalah oleh Dr. Afrizal J. Prang selaku Kepala Biro Hukum Setda Aceh dengan judul “Posisi Mukim dalam Pemerintahan Aceh” yang dimoderatorkan oleh Nab Bahany pada pertemuan forum mukim se-Aceh tersebut.

Dr. Afrizal mengungkapkan bahwa Qanun No. 3 tahun 2009 adalah salah satu puncak masalah yang menjadi persoalan lemahnya fungsi dan peran pemerintahan mukim di Aceh sekarang ini.

“Untuk keluar dari permasalahan itu, solusinya adalah Qanun No. 3 thn 2009 itu harus direvisi, dengan catatan fungsi dan peran pemerintahan mukim di Aceh juga harus diatur dlm Qanun tersebut,” papar Afrizal.

Artinya Qanun itu tidak hanya mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian mukim, tp juga harus mengatur Fungsi, peran dan wewenang pemerintahan mukim di Aceh secara seragam di seluruh Aceh.

“Kendalanya adalah, bila Qanun No. 3 tahun 2009 itu direvisi, maka Pasal 114 UUPA juga harus di udisial review, karena dalam pasal UUPA itu mengamanahkan fungsi, peran dan wewenang mukim diatur dalam aturan kabupaten/kota masing-masing di Aceh.

Kelemahan lain dari Qanun No. 3 tahun 2009 itu, akan sangat berpotensi munculnya primordial-primordial budaya kedaerahan masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

“Mungkin pada saat Qanun No. 3 tahun 2009 itu diprodukkan tidak salah dengan mempedomani UUD otonomi daerah. Namun dalam perjalanannya, kelemahan Qanun tersebut baru dirasakan masyarakat Aceh hari ini,” ujar Nab Bahany kepada ACEHSATU.COM

Kelembagaan pemerintahan mukim di Aceh adalah kelembagaan adat tertua dalam masyarakat Aceh. Bila kelembagaan mukim ini tercabut dari fungsi dan perannya, rusaklah tatanan budaya dan adat istiadat orang Ace,” tutup Nab Bahany. (*)

 

Sumber laporan: Nab Bahany

https://www.facebook.com/nabbahany.as?fb_dtsg_ag=AdwXr4EDZz9_grP688mC_djl9ClyOTGl5HJBH9ARPN6O5A%3AAdw2fAYYq2qWKNX1Cq0FJhrYL38A_dI65rsHeaVHoBaS3A

Komentar

Indeks Berita