Seremonial

Aceh Timur Laksanakan Bimtek Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender(PPRG) telah diatur sebagai bagian tak terpisahkan dalam dokumen APBD.

Foto | Istimewa

ACEHSATU.COM | ACEH TIMUR – Bertempat di aula Hotel Bandar Khalifah idi, pada Senin pagi (27/11/17) berlangsung Bimbingan Teknis Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Aceh Timur.

Sasaran Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah pejabat dan staf yang menangani program perencanaan dari 6 (enam) SKPK yang akan menjadi percontohan dalam Kabupaten Aceh Timur.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Drs Zahri, M AP dalam sambutannya mengutarakan tujuan Bimtek tersebut untuk meningkatkan pemahaman,  kesadaran dan komitmen para perencana pada setiap SKPK tentang konsep gender  dalam pembangunan daerah.

Sebagai upaya meningkatkan keterampilan(skill) para perencana pada setiap SKPK tentang cara kerja  PPRG.

Bimtek ini menekankan pada kemampuan perencana agar mampu menyusun anggaran responsif gender sesuai dengan tahapan.

Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Serta pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Akan tetapi kesetaraan dan keadilan belum seutuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaatnya secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Sehingga timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap), yang menimbulkan permasalahan gender (gender issues).

Bimtek bertujuan agar para peserta mampu memahami konsep gender dan relevansinya dengan PUG sebagai salah satu arus-utama dalam pembangunan di Indonesia. Selanjutnya menjadi pioner-pioner dalam pelaksanaan pengarus utamaan gender di setiap lintas sektor pembangunan ke depan.

Pelaksanaan PPRG telah diatur sebagai bagian tak terpisahkan dalam dokumen APBD.

Karenanya, diperlukan penguatan kapasitas internal SKPK untuk menyiapkan tenaga teknis perencana program yang dapat mengaplikasikan konsep gender dalam pembangunan daerah.

Bimtek gender ini menjadi salah satu langkah strategis agar regulasi di atas dapat dijalankan secara optimal sekaligus enjadi bagian dalam rangka persiapan awal menuju penerapan PPRG.

Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 27 s/d 28 November 2017. Menghadirkan fasilitator dari unsur P2TP2A Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb didampingi oleh Fasilitator Kabupaten dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,“ ujar Sekda. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top