Aceh Siapkan Langkah Strategis Antisipasi DOKA

Hamdani.

Oleh: Hamdani, SE.,M.Si

Aceh terlena dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), karena itu kurang berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lain yang mungkin menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD Aceh dalam 3 tahun terakhir sekitar 2 triliun rupiah dari pagu pendapatan 12-14 triliun atau 14 persen.

Peran Leadership dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sangat menentukan agar Aceh bisa mandiri dalam hal anggaran pendapatan. Pemimpin daerah idealnya memiliki kapasitas pada bidang manajemen keuangan sektor publik yang mumpuni.

Menurut pendapat Anggota DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal yang pernah punya pengalaman sebagai Wali Kota menyebutkan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan efesiensi dan transparansi. Seorang kepala daerah harus mampu mengawal seluruh proses perencanaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran secara efektif. Sehingga postur keuangan akan lebih berimbang.

“postur keuangan daerah yang berimbang ditopang oleh dana transfer dan juga pendapatan asli daerah yang terus meningkat dan tumbuh dari berbagai sektor ekonomi, namun sayang pendapatan asli Aceh sepanjang tiga tahun terakhir cenderung stagnan.” kata Illiza.

Dikaitkan dengan leadership, maka Aceh membutuhkan sebuah kepemimpinan yang visioner. Pemimpin yang tidak terlena dengan DOKA dan nyaman dengan dana transfer pusat saja, sehingga tidak ada upaya yang signifikan dalam menggenjot pendapatan asli Aceh (PAA). Padahal DOKA akan segera berakhir.

Illiza menambahkan pemimpin Aceh perlu memikirkan bagaimana postur keuangan daerah Aceh paska DOKA 2027. Apalagi saat ini dengan dana besar itu juga tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di Aceh secara signifikan. Hal ini berarti tata kelola DOKA patut menjadi pertanyaan publik.

Berdasarkan pengalamannya sepanjang memimpin Kota Banda Aceh baik pada saat sebagai wakil wali kota maupun ketika menjabat sebagai wali kota, seorang kepala daerah mesti kreatif menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk menambah kemampuan fiskal dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Selain itu dalam tata kelola keuangan daerah juga perlu mengoptimalkan teknologi elektronik untuk menciptakan tranparansi dan mencegah kebocoran anggaran. Dengan sistem berbasis elektronik akan mudah dipantau dan awasi serta menilai kinerja aparatur. Sehingga perilaku amanah, jujur dan bersih akan menjadi budaya kerja aparatur.

Sementara itu akademisi Universitas Syiah Kuala Dr. Muhammad Nasir, M.Si.,MA. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala mengatakan pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah memberi implikasi bagi publik.

Otonomi daerah seyogyanya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Menurut Nasir keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan value for money (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat karena dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, efesien, berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan public cost awarness.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa besarnya DOKA harus mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, dan yang paling penting adalah mampu menurunkan kemiskinan. Dengan mengutip data Bank Indonesia Nasir menunjukkan jika tingkat kemiskinan di Aceh turun menjadi 15,68 persen (2018) dari sebelumnya 15,92 persen pada tahun (2017).

Muhammad Nasir menyoroti fenomena kemiskinan Aceh meskipun cenderung menurun namun penurunannya sangat kecil sekali, tidak sebanding dengan kemampuan anggaran DOKA yang besar.

Bukti empiris yang ditunjukkan oleh pengamat ekonomi tersebut sejatinya menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah Aceh untuk menggenjot PAD lebih tinggi.

Upaya peningkatan penerimaan dari PAD perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemimpin daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Selama ini publik menilai upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan sering nya mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat tidak berjalan nya program-program strategis sebagaimana mestinya.

Menurut hasil penelitian Yunanto (2010) yang dikutip dari studi Santosa (1995), ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya PAD suatu daerah yakni; banyak sumber PAD yang digali oleh instansi lebih tinggi; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah; adanya kebocoran-kebocoran; perhitungan potensi tidak dilakukan; banyak peraturan daerah yang tidak atau belum sesuai dan disempurnakan; kemampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi masih rendah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Aceh adalah daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan PAD yang besar, namun selama beberapa dekade terakhir banyak disedot ke pusat. Seiring perubahan dan reformasi daerah (otonomi daerah) maka kreativitas dan kegigihan pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber PAD baru sangat penting dilakukan.

Pemerintah perlu berpikir bagaimana mendapatkan dana selain dari transfer pusat dan mengalokasikan nya pada sasaran yang tepat (how to get fund and how to allocate the fund) dengan unsur transparansi, akuntabel, dan efesiensi, tentu harus dipenuhi sebagai syarat terwujudnya good governance. (*)

(Penulis Dosen Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh)