Aceh Provinsi dengan Angka Gizi Buruk Tertinggi, Ini Rinciannya

Aceh Provinsi dengan Angka Gizi Buruk Tertinggi

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Provinsi dengan angka gizi buruk tertinggi diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Provinsi angka gizi buruk tertinggi itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus pada program penurunan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi.

Jokowi mengingatkan, target pemerintah bisa menurunkan angka stunting dari 37% di 2013 menjadi 14% di 2024.

Jokowi mengatakan, dari data yang dimiliki ada perbaikan dari prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019.

“Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira ini tidak cukup kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” ujarnya saat membuka ratas dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8/2020).

Untuk mencapai target tersebut, menurut Jokowi pemerintah akan fokus pada 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut menurutnya memiliki proporsi tertinggi dalam stunting.

Rincian provinsi angka gizi buruk tertinggi

“Kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi,” katanya.

10 provinsi itu adalah NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah”.

Untuk itu saya juga ingin minta para gubernur, nanti mendagri juga bisa menyampaikan gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa.

Terutama  agar 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting,” ungkapnya.

Jokowi juga meminta agar akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu dipastikan tetap tersedia.

Dia tidak ingin pandemi Corona membuat pelayanan itu berhenti, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, hingga pemberian suplemen bagi ibu menyusui.

Aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil pada keluarga juga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.

“Sekali lagi saya minta agar ini melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RT dan RW serta relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” terangnya.

“Dalam upaya penurunan angka stunting juga kita sambungkan dengan program perlindungan sosial kita terutama PKH kemudian pembagian BPNT dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” tambahnya. (*)