Aceh Dalam Lingkaran Cerita, Kemana Arahmu?

Oleh : Dr. Zainuddin, SE., M. Si.

ACEHSATU.COM – Rentetan kelakuan elit Provinsi Aceh terekam semua dibenak sang rakyat jelata, yang paling mengagetkan ketika sang gubernur terpilih dicekoki oleh lembaga anti rasuah dan diinapkan di hotel prodeo.

Pada saat itu rakyat Aceh sangat besar harapan yang digantungkan pada sang kapten (Irwandi Yusuf) untuk membawanya kearah yang lebih baik, karena memang record-nya di periode yang lalu ada secercah sinar untuk rakyat semisal JKRA nya yang banyak menolong masyarakat, akan tetapi sirna semua ketika harus diboyong sang kapten ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Tuduhan kepada sang kapten sepertinya pada pasal menerima suap (maaf jika salah), maka tinggalah sang wakil memimpin Aceh yakni Nova Iriansyah sebagai Plt. Gubernur Aceh sambil menunggu keputusan pengadilan terhadap gubernur non aktif (keputusan ingkrah dalam bahasa hukum), dan telah diputuskan sebenarnya “sudah inkrah” tetapi pak Nova tak kunjung ditingkatkan sebagai gubernur definitif.

Termasuk saya menunggu sebenarnya harus ada gubernur definitif untuk Aceh yang kompleks problematikanya untuk diikhtiarkan penyelesaiannya, terutama masalah tingkat kesejahteraan masyarakat, ketertinggalan daya saing sumber daya manusia atau pendidikan, dan pembangunan lainnya.

Namun, hal ini tidak terjadi hingga hari ini Aceh memiliki gubernur definitif yang bukan lagi Plt, maka jelaslah program janji kampanye pasangan terpilih bakal tidak optimal untuk direalisasikan, dan disini sebenarnya rakyat sudah kendur harapan pada rejim ini. Dan menjadi tanda tanya besar juga  kenapa pemerintah level lebih tinggi membiarkan Plt dalam waktu sangat lama, dan bisa-bisa hingga habis jabatan, apakah ada faktor kesengajaan agar Aceh tidak bisa bersaing secara sempurna dengan kerabatnya (wallahua’alam).

Begitu terpukul lagi bahwa Provinsi Aceh tercatat sebagai provinsi paling miskin di Sumatera, dan walaupun ini sebenarnya belum bisa kita setujui menurut beberapa masyarakyat Aceh, katanya tidak mungkin termiskin buktinya hampir semua rumah tangga di Aceh memiliki motor bukan hanya satu bahkan sebanyak anggota keluarga, dan lihat saja sekarang jalan-jalan penuh dengan mobil, serta warung kopi ada dimana-mana, akan tetapi walaupun banyak argumentasi kita tetap saja label termiskin itu sudah diumumkan.

Setelah predikat itu didapat banyak pembangku kepentingan bereaksi, memang sudah menjadi lumrah akan ada pembelaan dan pembenaran diri dan itu wajar. Tetapi rakyat sudah kadung tidak peduli dengan reaktif sesaat seperti itu, karena sesungguhnya masyarakat masih banyak yang hidup miskin dan itu nyata adanya.

Tak lama kemudian wabah covid-19 datang dan membuka beberapa tabir, baik moral pemimpin maupun hal-hal lain.

Ada sedikit tontonan sandiwara pertentangan bupati dan wakil bupati Aceh Besar beberapa waktu lalu yang juga viral di media sosial dan banyak juga senyum rakyat sambil berkata “hana sabe weuek tumpok” entahlah dan itu juga nyata, lagi-lagi rakyat wales asih alias tidak peduli dan akhirnya berdamai dan tidak berujung pada perkelahian, baguslah seperti itu berdebat dan berbeda boleh asal jangan berkelahi karena pilkada mahal dibiayai rakyat jika melahirkan duel antara bos dan wakil bos nanti apa kata dunia.

Terus kita ke wilayah barat ada cerita bupati nonjok kawannya ketikan menagih piutang (entah benar atau salah), dan ini tipikal orang Aceh jika emosi langsung nonjok, seperti pepatah “singet hantem meutunggeng bah dikeudeh” dan pada saat itu rakyat juga geleng-geleng kepala, dan entahlah sekarang mereka sudah berdamai, dan rakyat pun berfikir ya begitu adanya sumber daya yang kita miliki.

Silih berganti ibarat sinetron kejar tayang beralih ke wilayah tengah, dimana wakil bupati menggertak dan mengancam sang bupati ditengah-tengah penanggulangan wabah dan banjir bandang waktu itu.

Begitu terhenyak rakyat disana sedang menghadapi banjir bandang kok bisa-bisanya sang pemimpin rebut mengenai proyek (kalau tidak salah iya soal proyek, jika salah maaf), dan itu berlanjut hingga sang bupati membuat aduan hukum walaupun ada inisiatif dari dewan perwakilan rakyat daerah setempat untuk didamaikan.

Belum lagi reda tontonan itu berakhir, muncul lagi cerita yang sedikit harus urut dada dimana kelompok swadaya masyarakat MaTa melakukan sidak ke daerah pegunungan Saree Aceh Besar dan  ditemukan kandang sapi milik pemerintah Aceh dengan membiarkan sapi-sapi tersebut kurus kering alias kurang gizi di dalalam kandang dengan anggaran fantastis hingga 158 milyar untuk pengadaan 400 ekor sapi.

Terhadap kejadian terakhir ini, masyarakat ada yang berargumentasi bahwa sapi saja bisa kurus di Aceh walaupun dijuluki daerah subur dan kaya, dan ini sungguh dalam maknanya jika kita mau berfikir.

Lagi-lagi pembelaan datang dari pihak yang memelihara sapi, yaitu kenapa sapi kurus kering karena lagi adaptasi alias proses penyesuaian, dan terhadap pernyataan ini rakyat lagi-lagi mendapat hiburan yang luar biasa melebih lucunya opra van java yang ada di transtv, kok begitu menyakitkan adaptasi yang dilakukan oleh sapi sampai-sampai hampir merengut nyawanya, hihi ada-ada saja.

Cerita-cerita diatas hanya sekulumit yang bisa ditulis, namun masih banyak cerita bersambung ibarat sinetron kejar tayang, namun hal ini terasa sudah mewakili untuk dicerna entah kemana mau dibawa Aceh ini.

Sepertinya harapan rakyat agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang bagus dengan tingkat kesejahteraan rakyat relative meningkat pada periode ini harus dilupakan, karena hampir tidak bisa dicapai apalagi dalam keadaan wabah covid-19 yang akan dijadikan alasannya.

Kesimpulan dari cerita diatas boleh bebas menyimpulkan sendiri oleh pembaca, namanya saja cerita ibarat sinetron (sengaja tidak disebut nama) takut nanti dikontrak oleh production house untuk bintang sinetron laga, dan akhirnya tambah susah rakyat karena tidak ada lagi pemimpin. Tetapi mungkinkah akan seperti pepatah ini terjadi habis gelap terbitlah terang untuk Aceh tersayang. Wassalam.(*)

Penulis: Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh