18 May 2025
Direktur Yayasan APEL Green Aceh, Syukur Tadu, menilai lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama terhambatnya upaya pemulihan.
18 May 2025
Pernyataan itu disampaikan KH Mochamad Irfan Yusuf kepada awak media usai melepaskan 393 jamaah haji Aceh kloter pertama, di Asrama Haji Embarkasi Aceh.
17 May 2025
Tapi, saat bantuan turun, rumah tersebut dialihkan ke orang lain, patut diduga bantuan tersebut diperjual-belikan.
17 May 2025
MaTA juga mempertanyakan, apakah Dinas Perumahan dan Kawasan Kemukiman Aceh sudah membentuk genk preman untuk melakukan pungli pada penerima rumah warga miskin?
16 May 2025
Sakdiah menempati rumah yang layak disebut gubuk berukuran 4x6 meter di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
Pilihan Redaksi
AcehSatu Media Rilis Laporan Transparansi Journalism Trust Initiative
7 May 2025
Laporan transparansi ini merupakan bagian dari Fellowship Media: Journalism Trust Initiative (JTI) Fast Track Program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan
Kabar Terkini
Pernyataan itu disampaikan KH Mochamad Irfan Yusuf kepada awak media usai melepaskan 393 jamaah haji Aceh kloter pertama, di Asrama Haji Embarkasi Aceh.
Tapi, saat bantuan turun, rumah tersebut dialihkan ke orang lain, patut diduga bantuan tersebut diperjual-belikan.
Kita sangat membutuhkan kebijakan prorakyat dari Pak Bupati Safaruddin, dan menyelesaikan segudang persoalan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini.
Karikatur
Liputan Khusus
Pernyataan itu disampaikan KH Mochamad Irfan Yusuf kepada awak media usai melepaskan 393 jamaah haji Aceh kloter pertama, di Asrama Haji Embarkasi Aceh.
Tapi, saat bantuan turun, rumah tersebut dialihkan ke orang lain, patut diduga bantuan tersebut diperjual-belikan.
Video
Video
Bukti Baru Perambahan dalam Suaka Margasatwa Rawa Singkil
31 October 2023
Pembangunan kanal baru menunjukkan peningkatan hilangnya hutan Rawa Singkil yang kaya karbon ini.
Opini
Oleh: Yefta Lengka
9 May 2025
Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada 1969, saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar, jumlah penduduk Papua Barat hanya sekitar 800 ribu jiwa.
