6 Tahun Gas Lalu-lalang di Pipa Arun-Belawan, Aceh Tidak Untung Apapun, Ini Desakan KMPAN

Masalahnya, Aceh yang telah mendapat kewenangan atas kepemilikan 30 persen saham di Perta Arun Gas (PAG), namun sampai hari ini, saham Aceh di PAG masih nol besar alias kosong.
Pipa Arun-Belawan
Fadhli Espece, Sekretaris Jenderal Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN). Foto HO/ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | YOGYAKARTA – Sejak enam tahun terakhir, Aceh tidak mendapatkan keuntugan apapun dari produksi gas yang dialiri melalui pipa Arun ke Belawan.

Masalahnya, Aceh yang telah mendapat kewenangan atas kepemilikan 30 persen saham di Perta Arun Gas (PAG), namun sampai hari ini, saham Aceh di PAG masih nol besar alias kosong.

Sejak peresmian PT. Perta Arun Gas (PAG) sebagai satu-satunya terminal regasifikasi untuk wilayah Aceh dan Sumatera bagian Utara pada tahun 2015, Pemerintah Aceh sama sekali belum menyetorkan modal saham yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

“Sudah 6 tahun proyek produksi gas berlalu lalang melalui pipa Arun ke Belawan, Aceh tidak mendapatkan keuntungan apapun. Padahal keuntungan dari PAG itu sangat besar,” ungkap Fadhli Espece, Sekretaris Jenderal Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) dalam pernyataanya kepada ACEHSATU.com, Jumat (30/10/2020)..

Dalam laporan yang dirilis oleh Pertamina tahun 2019, PT. Perta Arun Gas berhasil memperoleh laba bersih sebesar USD$ 34,42 juta pada tahun 2018.

Ini menunjukkan ada peningkatan 160% dari target perusahaan yang hanya sebesar USD$ 21,57 juta. Laba bersih ini juga meningkat 40% dibandingkan realisasi tahun 2017 yang sebesar USD$ 24,52 juta.

Kelalaian Pemerintah Aceh sejak kepemimpinan Zaini-Muallem hingga era Irwandi dan saat ini di bawah Pemerintah Nova menjadikan Aceh hanya sebatas penonton saja.

Aceh tidak mendapatkan keuntungan apapun dari PAG itu. Padahal keikutsertaan saham Aceh disitu dapat menjadi aset pendapatan alternatif bagi Aceh.

Sebagaimana diketahui, saat ini berdasarkan Akta No.9 tanggal 17 Januari 2020, komposisi kepemilikan saham di PAG adalah 99,5% milik PT Pertamina Gas dan 0,05% milik PT Pertagas Niaga (PTGN).

Sedangkan saham milik Pemerintah Aceh sama sekali tidak ada.

Sayang sekali Aceh tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun.

Padahal keuntungan ada di depan mata, namun hanya sekedar lewat saja.

Nihilnya keuntungan Aceh akibat kelalaian Pemerintah Aceh sendiri dalam mengoptimalkan peluang dan kesempatan penanaman modal saham yang sudah diberikan.

“Kami dari Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) meminta Pemerintah Aceh untuk segera menyetorkan sahamnya di Perta Arun Gas tersebut. Meskipun sudah sangat terlambat, ini dapat menjadi aset alternatif bagi pendapatan Aceh masa depan,” katanya.

PT Perta Arun Gas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Regasifikasi. Saat ini PT Perta Arun Gas merupakan satu – satunya perusahaan yang mempunyai fasilitas Regasifikasi di wilayah Aceh dan Sumatera Bagian Utara. Foto: pertaarungas.pertamina.com/

Saat ini Aceh belum mandiri secara ekonomi, pembangunan Aceh masih sangat bergantung pada dana otonomi khusus (otsus).

Aceh tidak bisa selalu mengharapkan pendapatan daerah dari dana otsus.

Dana otsus itu berkala. Tahun 2023 nanti, dana otsus sudah berkurang menjadi 1% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

Jika memang tidak diperpanjang, tahun 2028 Aceh sudah tidak lagi disokong oleh dana otsus. Maka dari itu,

Pemerintah Aceh harus segera memikirkan solusi jangka panjang untuk keberlanjutan denyut nadi perekonomian Aceh.

“Jika tidak, berarti kita sebenarnya sedang menabur angin yang suatu saat nanti akan berubah menjadi badai,” pungkasnya. (*)