Banda Aceh

Rayakan “International Women’s Day 2018”; Jangan Paksa Perempuan Memilih Pilihan Politik Suami

Momentum IWD untuk mendorong upaya memperkuat semangat bersama untuk pemenuhan hak asasi perempuan, terutama pada pemenuhan hak kesehatan, pendidikan dan politiknya.

Foto | Istimewa

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – “Perempuan jangan dipaksa untuk memilih pilihan politik suami, jika ada perempuan berkualitas, berikan dukungan padanya,” papar Amrina saat berlangsungnya diskusi publik terkait peringatan Hari Perempuan Sedunia.

Diskusi bertajuk: Perempuan Pemimpin Perubahan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang mendukung pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan berlangsung di Escape Builing, Alue Deah Tengoh, Banda Aceh (9/3/2018).

Amrina mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh sekaligus ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTP2A).

Acara diskusi publik ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan International Women’s Day IWD 2018 jatuh pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya yang dilaksanakan serentak di tiga kabupaten/kota di provinsi Aceh meliputi; Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara.

Selain dihadiri perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTP2A) Aceh maupun DPPPA, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),   Balai Syura, dan Forum Anak Tanah Rencong (FATAR) bersama kelompok perempuan di desa, tokoh adat & tokoh agama, aparatur desa, dan perwakilan instansi pemerintah lainnya.

Direktur Flower Aceh, Riswati mengatakan rangkaian IWD 2018 bertujuan memperkuat dukungan pemerintah dan tokoh strategis di Aceh dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan seperti yang diamanahkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Momentum IWD untuk mendorong upaya memperkuat semangat bersama untuk pemenuhan hak asasi perempuan, terutama pada pemenuhan hak kesehatan, pendidikan dan politiknya,” kata Riswati.

Riswati mengatakan pihaknya berupaya agar advokasi terhadap hak perempuan dapat dimulai dari tingkat desa agar isu tersebut lebih kuat dan mengakar di tingkat bawah. Apalagi, menurutnya, dana di tingkat desa sangat besar, jadi pengunaannya harus dikontrol bersama dengan prinsip berkeadilan.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan BAPPEDA Kota Banda Aceh, Hafriza mengatakan bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan di level desa seperti terkait kepastian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang sepatutnya memprioritaskan usulan program yang berbasis kesetaraan gender, karenanya diperlukan pengawasan bersama sehingga dana desa bisa benar-benar mendukung tujuan pembangunan.

“Apalagi dana di desa sangat besar, bahkan lebih besar dari dana di kecamatan, jadi program-program berkaitan dengan perempuan seperti kesehatan seksual dan reproduksi bisa dimasukan dalam program pembangunan kampung,” kata Hafriza.

Lebih lanjut Hafriza berharap agar unsur masyarakat, khususnya organisasi perempuan, bisa lebih aktif dan turut  dalam memberikan masukan terhadap rancangan Rencana Aksi Daerah (TPB) untuk mendukung pencapaian TPB di Kota Banda Aceh.

“Prinsip kita dalam penyusunan ini adalah inklusivitas semua pihak terlibat sehingga semua bisa merasakannya, terlepas dari latar belakangnya,” ungkapnya.

Senada dengan Hafriza, Amrina Habibi yang hadir mewakili DPPPA sekaligus ketua PTP2A mengatakan pengagasan atau perencanaan penganggaran yang responsive gender harus diturunkan sampai ke level desa.

“Untuk memastikan hal tersebut, kami akan melakukan advokasi atau pendampingan, agar dana desa mengakomodir perencanaan yang responsive gender termasuk mengakomodir spesifik kebutuhan perempuan,” kata Amrina.

Lebih lanjut, Amrina berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam perencanaan dan menyukseskan program  yang berbasis keadilan gender dan tidak memandang isu tersebut hanya menjadi urusan perempuan saja.

“Mari kita bersinergi untuk membangun kemitraan yang kuat antara laki-laki dan perempuan,” anjur Amrina.

Berbicara isu perempuan dalam politik, Amrina mengharapkan agar perempuan diberikan dukungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkiprah di dunia politik dan mandiri dalam menentukan pilihan politiknya.

Kami (perempuan) juga akan memberikan penghargaan pada laki-laki berkualitas dan peduli dengan isu perempuan untuk sama-sama masuk ke parlemen dalam rangka menyukseskan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender,” tutup Amrina. (*)

1 Comment

1 Comment

  1. Riris

    10 Maret 2018 at 11:55 am

    Keren

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top