Nasional

2.674 PNS Bermasalah dengan Hukum

KPK memberi tenggang waktu untuk penyelesaiannya hingga akhir 2018 ini. Dipesankan juga agar melakukan koordinasi dengan Kanreg BKN di daerah.

Foto | Azuardi E./Sekda Aceh Tamiang

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Mendagri lakukan Rakor terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan PNS. Berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, seluruh Sekda (Sekretaris Daerah) se-Indonesia selaku pimpinan PNS yang menpejabat di daerah hadiri undangan Mendagri untuk sinergikan langkah tindak lanjut terhadap PNS yang bermasalah dengan hukum terkait Tipikor, Kamis, (13/9/2018).

Berdasarkan  penjelasan Kepala BKN diungkap bahwa data PNS bermasalah hukum ini telah terinformasikan sejak 2015, tatkala pendataan ulang PNS melalui program PUPNS.

Jumlah keseluruhan PNS yang bermasalah hukum adalah 2.674 orang, sedangkan yang aktif bekerja sejumlah 2.357 orang.

Dijelaskan juga oleh Kepala BKN bahwa KPK memberi tenggang waktu untuk penyelesaiannya hingga akhir 2018 ini. Dipesankan juga agar melakukan koordinasi dengan Kanreg BKN di daerah.

Mendagri menjelaskan tentang beberapa kasus pimpinan daerah yang terjaring operasi tangkap tangan dan banyaknya peraturan tumpang tindih di negeri kita.

Selain itu, Mendagri mengarahkan jika terjadi hal-hal yang tidak diperoleh titik temu antara eksekutif dan legislatif, dapat ditempuh dengan ‘mendiskresikan’.

Arahan Menpan-RB tentang satu tujuan nasional, yakni mencetak ASN yang bersih dan menjaga kualitas ASN itu sendiri. Akhir dari Rakor ini diharapkan akan diperoleh formulasi yang tepat untuk membangun opini positif terhadap ASN. (*)

Sumber: Laporan Razuardi E.
https://web.facebook.com/search/top/?q=razuardi%20essex

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top